SKRIPSI HUKUM

1 PENGARUH PEMBENTUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KEWENANGAN BANK INDONESIA DI BIDANG PENGAWASAN PERBANKAN,08
2 TINDAKAN PLAGIARISME DALAM TAYANGAN TELEVISI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA,09
3 GUGATAN GANTI RUGI ATAS KORBAN PENGGUSURAN OLEH PEMERINTAH ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH),09
4 HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DAN PERMASALAHAN DALAM POLIS ASURANSI JIWA BERINVESTASI "KADO", 08
5 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA NOMOR 19/KPPU-L/2007 TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 BERKAITAN DENGAN PERSOKONGKOLAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI KEGIATAN USAHA PESAINGNYA YANG DILAKUKAN OLEH EMI SOUTH EAST ASIA, 09

6 ANALISIS YUTIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN : STUDI PERJANJIAN KREDIT PT.BANK X,08
7 PENGAWASAN DALAM PENCIPTAAN PEMILU YANG LANGSUNG UMUM BEBAS RAHASIA JUJUR DAN ADIL,09
8 IMPLEMENTASI DAFTAR NEGATIF INVESTASI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK: STUDI PADA PT. INDOSAT TBK - QTEL, 09
9 PEMBATALAN PERJANJIAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM, 08
10 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM TRANSAKSI DERIVATIF,09
11 ANALSIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT PADA PT. BANK Y,09
12 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN OBAT-OBATAN ATAS INFORMASI OBAT YANG BEREDAR LUAS DI PASARAN DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: STUDI KASUS TIGA MEREK OBAT PENGHILANG GEJALA FLU, 08
13 ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DI INDONESIA STUDI KASUS PT. KRAKATAU STEEL (PERSERO),09
14 PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG INDUSTRI SEMEN: STUDI MENGENAI 'PUT OPTION' SAHAM PT. SEMEN GRESIK DAN KEINGINAN 'SPIN OFF' ANAK-ANAK PERUSAHAAN, 09
15 ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMU (INITIAL PUBLIC OFFIRING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk.),09
16 PERBEDAAN PROSES PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BPSK SEBELUM DAN SESUDAH PERMA NO.1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERAHADAP PUTUSAN BPSK, 09
17 PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ASAS OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG, 08
18 KEDAULATAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN KEBIJAKAN PUBLIK (STUDI KASUS: PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA), 08
19 PENUNDAAN EKSEKUSI DENGAN ALASAN ADANYA PERKARA LAIN YANG SALING BERKAITAN DAN PUTUSAN PERKARA TERSEBUT BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP, 09
20 PEMERIKSAAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN PEMENUHAN HAK-HAK WARGA NEGARA,09
21 ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KEWAJIBAN MEMBERIKAN LAHAN DAN PEMBATASAN HARGA DI DALAM PERATURAN DAERAH DKI JAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PERPASARAN SWASTA DI DKI JAKARTA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTRK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT,09
22 DUGAAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN OLIGOPOLI PADA PENYELENGGARAAN KEDELAI IMPOR, 08
23 PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 258/Pdt.G/2008/PA.JT DAN NOMOR 02/Pdt.P/2007/PA.JT,09
24 DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM JASA PELAYANAN TAKSI DI BATAM, 09
25 ANALISIS MENGENAI PENGARUH KENDALA PENGADAAN TANAH TERHADAP PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI: ANALISA KASUS PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL CINERE-JAGORAWI OLEH PT.X ,09
26 PERIZINAN PENANAMAN MODAL: STUDI DI PRVINSI DKI JAKARTA, 09
27 PENYALAHGUNAAN SHORT SELLING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN EFEK, ANALISIS KASUS : THE BLACKSTONE GROUP DAN ADS CORP. MELAWAN PAUL BERLINER, 09
28 AKUISISI PT.INDOFOOD SUKSES MAKMUR TERHADAP PT.INDOMARCO ADI PRIMA SEBAGAI DISTRIBUTOR MAKANAN OLAHAN DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA, 09
29 TINJAUAN HUKUM INDIKASI TERJADINYA INSIDER TRADING PADA KASUS ISE HOLDINGS AND BUSINESS PARTNERS DI AMERIKA SERIKAT DIKAITKAN DENGAN PENEGAKAN HUKUM INSIDER TRADING DI INDONESIA, 08
30 PENETAPAN PKPU YANG MENGAKIBATKAN PERMOHONAN KASAI OLEH KREDITOR LAIN ATAS PT. ARGO PANTES Tbk., 08
31 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PEMANFAAT JASA PENGOBATAN TRADISIONAL (STUDI KASUS : KELALAIAN PELAKU USAHA PEMBESARAN ALAT VITAL PRIA DI MENTENG), 09
32 ANALISIS PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) OLEH PERUSAHAAN EFEK DI INDONESIA DALAM STUDI KASUS TRANSAKSI SAHAM PT. SUGI SUMAPERSADA Tbk DAN PT ARONA BINASEJATI Tbk,09
33 PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK TERHADAP PEMBERIAN KREDIT DENGAN AGUNAN BERUPAN TANAH (STUDI KASUS BANK X), 09
34 ANALISA YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN KETENTUAN SUNSET POLICY BERDASARKAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007,09
35 DOKUMEN SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM USAHA ASURANSI JIWA,08
36 PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG,09
37 PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) YANG DILAKUKAN OLEH WARGA MASYARAKAT DI INDONESIA, 09
38 ANALISIS YURIDIS MENGENAI TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA MENURUT PP NO. 42 TAHUN 2007 MENGENAI WARALABA (STUDI PADA PT.X DAN PT.CAHAYA HATINDO), 09
39 PENARIKAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU OLEH YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (YKCI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
40 ANALISIS ASPEK LEGALITAS TRANSAKSI EFEK SHORT-SELLING PADA MASA KRISIS KEUANGAN (STUDI KASUS: PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 8-10 OKTOBER 2008 DISEBABKAN PENURUNAN HARGA SECARA TAJAM TERKAIT INDIKASI SHORT-SELLING),09
41 PEREDARAN PRODUK PERMEN IMPOR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PEREDARAN PRODUK PERMEN WHITE RABBIT),09
42 ANALISIS TERHADAP WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN EMISI EFEK DALAM PROSES PENAWARAN UMUM (INITIAL PUBLIC OFFERING/IPO) (STUDI KASUS PROSES PENAWARAN UMUM PERDANA PADA PT. WAHANAARTHA HARSAKA Tbk. ), 09
43 TERTANGKAP TANGAN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (STUDI KASUS: ANALISA PUTUSAN PRAPERADILAN NO. 06/Pid/Prap/2008/PN Jkt-Sel TENTANG PENANGKAPAN DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN ATAS AL AMIN NASUTION OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI),09
44 TUGAS BANK INDONESIA UNTUK MENGATUR DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT (KUR),09
45 MERGER BANK CIMB NIAGA DENGAN BANK LIPPO SEBAGAI DAMPAK PENERAPAN SINGLE PRESENCE POLICY DI INDONESIA, 08
46 DUGAAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN - PERUSAHAAN FARMASI DI INDONESIA DALAM PENETAPAN HARGA OBAT GENETIK,08
47 PENERAPAN UITVOERBAAR BIJ VOORRAD DALAM PUTUSAN HAKIN PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (STUDI KASUS: PUTUSAN PERKARA PERDATA REGISTER NOMOR:89/PDT.G/2005/PN.TNG.), 09
48 PELAKSANAAN KEBIJAKAN LAYANAN SYARIAH (OFFICE CHANNERLING) PADA BTN UNIT USAHA SYARIAH (UUS), 09
49 PENCATATAN SAHAM LEWAT BELAKANG (BACKDOOR LISTING) DENGAN CARA MELAKUKAN AKUISISI (STUDI KASUS: AKUISISI) PT FATRAPOLINDONUSA INDUSTRI TBK. OLEH TITAN INTERNATIONAL CORP.SDN.BHD), 08
50 PEMANGGILAN PIHAK PENGADILAN TERHADAP TERGUGAH TERKAIT LAHIRNYA PUTUSAN VERSTEK: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI No. 258/Pdt.G/2005.PN.Jak-Sel,09
51 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI SALAH SATU SARANA UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT (PUBLIC CONFIDENCE) DALAM MENGGUNAKAN JASA PERBANKAN, 09
52 HUKUM YANG HIDUP (LIVING LAW) DALAM MASYARAKAT LEMBAGA PENYIARAN TELEVISI SWASTA DALAM KAITAN DENGAN PENGGUNAAN FREKUENSI TELEVISI, 09
53 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN LISTRIK ATAS PEMADAMAN LISTRIK OLEH PT. PLN (PERSERO) DITINJAU DARU PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08
54 ANALISA YURIDIS KEGAGALAN RESTRUKTURISASI KREDIT BANK: STUDI KASUSPT.X, 09
55 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA INTERNET PT. FIRST MEDIA, TBK, 08
56 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PAILIT P.T. ADAM SKYCONNECTION AIRLINES NOMOR: 26/PAILIT/2008/PN.NIAGA.JKT.PST,09
57 METODE REASURANSI QUOTA SHARE TREATY DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 09
58 PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG TELEKOMUNIKASI: Studi Tentang Investasi Qatar Telecom (Qtel) di Indonesia, 09
59 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS JASA KEPELABUHANAN UNTUK KAPAL DALAM JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS: PENGENAAN PPN KEPADA PT.TPS), 08
60 PELAKSANAAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DIKAITKAN DENGAN FUNGSI BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH SEBAGAI MEDIATOR (STUDI KASUS: MEDIASI ANTARA WARGA DESA GIRIASIH KEC. BATUJAJAR KAB. BANDUNG BARAT DENGAN PT. CENTRAL TEXINDO PT.CENTRAL MULYA CITANITINDO, DAN PT.SINAR MAKIN MULYA2, TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH SISA PROSES PRODUKSI YANG DIBUANG KE SUNGAI CIPEUSING),09
61 PEMBUKAAN RAHASIA BANK DALAM TAHAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG, 09
62 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB NAHKODA DALAM PENGANGKUTAN BARANG,08
63 KEMERDEKAAN NEGARA KOSOVO DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL, 08
64 EKSEPSI TERHADAP GUGATAN YANG BERSIFAT PREMATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA (STUDI KASUS: GUGATAN CITIZEN LAWSUIT GERAKAN RAKYAT PENYELMAT BLOK CEPU), 09
65 ANALISIS KEMUNGKINAN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PERJANJIAN KERJASAMA INTERKONEKSI ANTARA PT TELEKOMUNIKASI SELULER DAN PT. NATRINDO TELEPON SELULER, 08
66 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU SEBAGAI SATU PERJANJIAN DILIHAT DARI SISI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UUPK (Studi Kasus: Pembataan Klausula Baku pada Tiket Maskapai Lion Air oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), 09
67 STATUS PERSONAL SPV DALAM KASUS PENERBITAN SURAT UTANG PIUTANG PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. (PUTUSAN PENGADILAN BENGKALIS NOMOR 05/0DT.G/2003/PN.BKS),08
68 PERANAN KANTOR PERWAKILAN INDONESIA DI LUAR NEGERI DALAM MELINDUNGI TENAGA KERJA WANITA, 08
69 LEGALITAS STANDING DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN KETIADAAN NORMA DALAM PERKARA PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI MAHKAMAH KONSTITUSI (STUDI KASUS PUTUSAN MK NO. 10/PUU-VI/2008, 09
70 KETERBUKAAN INFORMASI PELAKSANAAN PENAWARAN UMUM OLEH CALON EMITEN DI TENGAH MASALAH PENGHENTIAN KEGIATAN USAHA ANAK PERUSAHAAN : STUDI KASUS PENAWARAN UMUM P.T. BAYAN RESOURCES, Tbk., 09
71 GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENJUALAN TANKER VLCC PERTAMINA, 09
72 KAJIAN TERHADAP POSISI PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 62 TAHUN 1958, 08
73 ASPEK HUKUM PERJANJIAN PENAMBAHAN FASILITAS KREDIT (rEFINANCING) SEBAGAI ADDENDUM PERJANJUAN KREDIT MODAL KERJA, 09
74 PRAKTIS IMPOR PARALEL DI INDONESIA DINTAU DARI HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK, STUDI KASUS PT. MODERN PHOTO TBK DAN PT. INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC SUPPLIES/PD. STAR PHOTOGRAPHIC SUPPLIES, 08
75 PENITIPAN KOLEKTIF PADA PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM PERDAGANGAN EFEK TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING), 08
76 TANGGUNG JAWAB PERDATA BIDAN DALAM PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT (STUDI KASUS MESDIWANDA SITEPU MELAWAN BIDAN HERAWATI, RUMAH SAKIT PASAR REBO, DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA), 09
77 KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI IBU PENGGANTI (SURROGATE MOTHER) DITINJAU DARI HUKUM KEKELUARGAAN ISLAM,09
78 PENGGUNAAN PASAL INKONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1411/PID.B/2006/JKT.PST), 09
79 ANALISA YURIDIS TERHADAP PEMBONCENGAN KETENARAN MEREK ASING TERKENAL UNTUK BARANG YANG TIDAK SEJENIS (KASUS MEREK INTEL CORPORATION LAWAN INTEL JEANS), 09
80 UNIFIKASI KEBIASAAN (CUSTOM) INTERNASIONAL MENGENAI DOCUMENTARY CREDIT DI DALAM UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTERY CREDIT 600 TAHUN 2007, 09
81 RESTRUKTURISASI UTANG DENGAN POLA KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (DEBT EQUITY SWAP) STUDI KASUS PKPU PT ARGO PANTES Tbk. DAN PT SEKAR LAUT TBK,09
82 EKSISTENSI WEWENANG PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PADA LEMBAGA KEJAKSAAN RI DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 09
83 KEWAJIBGAN DIVESTASI PADA PENANAMAN ASING DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM (Studi Kasus Perjanjian Kontrak Karya Antara PT. Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia), 08
84 LEMBAGA HAKIM KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI PRAPERADILAN DALAM RUU KUHP (SUATU PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA), 09
85 TINJAUAN TERHADAP HARTA BERSAMA (SYIRKAH) SUAMI ISTERI DALAM HAL PERMOHONAN SITA MARITAL (MARITALE BESLAAG) BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NO. 549/Pdt.G/2007/IPA. JP), 09
86 GUGATAN INTERVENSI DALAM PERKARA KEBERATAN DI PENGADILAN NEGERI ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN NEGERI ATAS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA, 08
87 PELAKSANAAN PASAL 46 (1) UU NO.30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI PEJABAT BANK INDONESIA (STUDI KASUS ATAS NAMA TERSANGKA BURHANUDDIN ABDULLAH), 09
88 PATOKAN PEMINDANAAN PUTUSAN HAKIM SEBAGAI ALTERNATIF UNTUK KEADILAN, 09
89 PENUNDAAN PELAKSAAN KEPUTUSAN TENDER DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PTUN JAKARTA (STUDI KASUS: PUTUSAN NO. 167/G/2007/PTUN.JKT), 09
90 WANPRESTASI DALAM PERJAJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN BANGUNAN/JASA (STUDI KASUS PERJANJIAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN DI MERAUKE),09
91 SYARAT-SYARAT PEMBERIAN KUASA DITINJAU DARI SEGI HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (STUDI KASUS NO. 316/PDT.G/PN.JKT. PST ANTARA PT. MANGGALA DWI LESTARI DENGAN PT. ASURANSI PRIMA PERKASA INTERNASIONAL), 09
92 PEMERINGKATAN EFEK TERHADAP REKSADANA PENDAPATAN TETAP, 08
93 PENGEMBALIAN ASET NEGARA HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI MENGGUNAKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TAHUN 2003 DITJEN PERHUBUNGAN LAUT (Studi Kasus Put.PN.Jkt.Pst: No. 1180/Pid.B/2006/PN.Jkt.Pst) a.n Terdakwa CAPT. TARCISIUS WALLA alias CAPT.WALLA, 09
94 AKUISISI BANK LOKAL OLEH BADAN HUKUM ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN (STUDI KASUS: AKUSISI BANK EKONOMI OLEH HSBC), 08
95 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DI DAERAH KEGIATAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL,09
96 PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA KETENAGAAN LISTRIK : STUDI KASUS PENERAPAN TARIF DASAR LISTRIK (TDL) OLEH PT. PLN (PERSERO), 09
97 PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT DENGAN PENERBITAN PROSPEKTUR PT. ADARO ENERGY TBK, 09
98 ASPEK HUKUM PERIKATAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM (STUDI KASUS: KOSPON JASA), 09
99 KESALAHAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP KASUS JAGUNG DI KEDIRI (STUDI TERHADAP PENERAPAN UU NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN UU NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DALAM PUTUSAN PN KEDIRI NOMOR 515/PID.B/2005/PN.KDI), 09
100 TINJAUAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL ATAS PUTUSAN PERKARA KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING OLEH PENGADILAN NIAGA INDONESIA (STUDI KASUS: PUTUSAN MARI NO 033K/N/2006 jo. PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.16/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT PST DAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 03/PAILIT PN.NIAGA.JKT.PST.),08
101 UAPAYA HUKUM STATUS BURUH SEBAGAI KREDITOR SEPARATIS PADA PAILIT PT. SINDOLL PRATAMA DI MAHKAMAH KONSTITUSI, 09
102 ANALISIS PERJANJIAN KERJA JANGKA WAKTU TERTENTU TERHADAP KARYAWAN PADA PT GAPURA ANGKASA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, 09
103 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PENGATURAN LEMBAGA PENGANGKATAN ANAK (ADOPSI) DAN HAK MEWARIS ANAK ANGKAT, 08
104 BANTUAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (STUDI KASUS PENGGELAPAN PAJAK OLEH PT.CRP), 09
105 MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN OLEH EMITEN YANG BERGERAK SEBAGAI PERUSAHAAN EFEK (ANALISIS KASUS PT. UNITED CAPITAL INDONESIA, Tbk), 09
106 TINJAUAN PERSAINGAN USAHA PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA INDUSTRI HILIR (STUDI KASUS PENUNJUKKAN LANGSUNG DAN LELANG PENYEDIAAN BBM BERSUBSIDI), 08
107 PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DI DALAM PELAKSANAAN INTERVENSI KEMANUSIAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI INTERNASIONAL DAN REGIONAL DI AFRIKA, 08
108 DUGAAN TERJADINYA PRAKTEK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM INDUSTRI CRUDE PALM OIL (CPO) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08
109 DUGAAN PRAKTEK KARTEL YANG DILAKUKAN OLEH PENYEDIA JASA TELEPON SELULER DALAM PENETAPAN TARIF SMS (sHORT MESSAGE SERVICE) DITINJAU DARI HUKUM PERSAIAN USAHA,08
110 ANALISIS PRODUCTION SHARING CONTRACT (PERBANDINGAN PRODUCTION SHARING CONTRACT VERSI TAHUN 2008 DENGAN VERSI SEBELUMNYA),08
111 PENYANGKALAN TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM PERDATA NASIONAL ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 1484/Pdt.G/2007/PA.JS,09
112 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DALAM PERJANJIAN BERLANGGANAN LAYANAN SIRKIT SEWA (STUDI KASUS PERJANJIAN LEASED LINE ACCES SERVICE),09
113 ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENJATUHKAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TERBUKTI MELAKUKAN PERSEKONGKOLAN TENDE, 09
114 TINJAUAN YUTIDIS JOINT VENTURE AGREEMENT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL, 09
115 SUNSET POLIVY PASAL 37A AYAT (2) UU NO.28 TAHUN 2007 SEBAGAI SALAH SATU UPAYA EKSTENSIFIKASI PAJAK UNTUK MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA (STUDI KASUS : KPP PRATAMA PASAR MINGGU), 09
116 ANALISIS YURIDIS MENGENAI KEBIJAKAN SYSTEM PAYMENT POINT ONLINE BANK OLEH PT.PLN (PERSERO) DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
117 ANALISA YURIDIS PENERAPAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM TINDAK PIDANA YANG TERCAKUP DALAM BEBERAPA KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN (STUDI KASUS: TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS NAMA YBB),08
118 UNIT USAHA STRATEGIS - STRATEGIC BUSINESS UNIT ("SBU") SEBAGAI ALRTERNATIF SUMBER PENDANAAN DI PERGURUAN TINGGI BHMN, 09
119 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI IMPLIKASI UUPT No. 40/2007 TERHADAP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PERSEROAN TERBATAS DALAM KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN, 09
120 LEGALISASI PERDAGANGAN HEWAN TERANCAM PUNAH MENURUT HUKUM INTERNASIONAL, 08
121 PARTICIPATING INTEREST DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DITINJAU DARI OTONOMI DAERAH (KEIKUTSERTAAN BUMD DALAM PARTICIPATING INTERST BLOK CEPU), 09
122 HAK ASUH ANAK YANG DIBERIKAN KEPADA AYAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 345/Pdt.G/2007/PA.Bks, NOMOR 878/Pdt.G/2005/PAJS DAN NOMOR 904 DAN NOMOR 904/Pdt.G/2007/PAJS),09
123 INFORMED CONSENT DOKTER SPESIALIS NEFROLOGI DENGAN PASIEN GAGAL GINJAL (Studi Kasus Instalasi Hemodialisis R.S. Pantai Indah Kapuk), 09
124 TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA: STUDI KASUS PENGAMBILALIHAN SAHAM PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. OLEH MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK), 08
125 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PENGGUNA JASA TRANSPORTASI KERETA API DI WILAYAH JABODETABEK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
126 ANALISA HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG LEWAT LAUT (STUDI KASUS PERJANJIAN BONGKAR MUAT), 09
127 KARTU KREDIT SEBAGAI BAGIAN DARI KREDIT TANPA AGUNAN (DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIA), 09
128 ANALISIS PERBANDINGAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DI INDONESIA DAN NEW ZEALAND, 09
129 ASPEK-ASPEK HUKUM INTERNASIONAL PADA KERJA SAMA ASEAN DI BIDANG EKONOMI, 09
130 IMPLIKASI POTENSI PELAKSANAAN KOREKSI FISKAL ATAS PRAKTEK TRANSFER PRICING PERUSAHAAN MULTINASIONAL SEHUBUNGAN DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) : ANALISIS HUKUM P3B ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT, 09
131 BENTUK PENGATURAN DAN PENERAPAN PRINSIP NATIONAL TREATMENT PERSETUJUAN TRIPs DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERKENAL ASING DI PENGADILAN INDONESIA, 09
132 ASPEK HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN KOMISARIS PT SARIJAYA PERMANA SEKURITAS ATAS DUGAAN PENGGELAPAN REKENING EFEK NASABAH,09
133 ANALISIS PENGAMBILALIHAN PT INDOSAT TBK DARI ASIA MOBILE HOLDINGS PTE LTD KE QATAR TELECOM Q.S.C. DITINJAU DARI PERATURAN BIDANG PERSAINGAN USAHA DAN PASAR MODAL, 09
134 PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI TERHADAP SEBUAH OBYEK BARANG YANG DIIKAT OLEH EQUIPMENT LEASE AGREEMENT (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2831 K/PDT/1996), 09
135 PERTIMBANGAN HAKIM YANG BIAS RASIAL DALAM PUTUSAN PERKARA PIDANA (STUDI KASUS NARKOTIKA DENGAN TERPINA WARGA NEGARA ASING - PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO 2152/PID.B/2003/PNJKT.PST), 09
136 PENGANGKATAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA, 09
137 KEWENANGAN CATATANJ SIPIL MENCATATKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG MENDAPAT PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENURUT PASAL 35 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN, 09
138 ANALISIS TERHADAP TINDAKAN UPAYA PAKSA YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK PADA TINDAK PIDANA SISTEM BUDIDAYA TANAMAN (STUDI KASUS: LAPORAN PT. BISI ATAS TUDUHAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PETANI JAGUNG DI KEDIRI, JAWA TIMUR), 09
139 ANALISA HUKUM MENGENAI PENAFSIRAN PERJANJIAN DAN DOKTRIN CONTRA PROFERENTEM DALAM SENGKETA AMBIGUITAS PERJANJIAN ASURANSI (STUDI KASUS PT WIRYA PERCA MELAWAN PT. ASURANSI WAHANA TATA), 09
140 PEMBUKTIAN PENDANAAN TERORISME BERDASARKAN UU NO.25 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO.15 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (FINANCING OF TERROTISM REVERSE MONEY LAUNDERING), 09
141 KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA PERBANKAN SYARIAH YANG MENGGUNAKAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN, 09
142 ASPEK PEMBUATAN MELAWAN HUKUM ATAS DASAR PENGHINAAN (ANALSIS KASUS GUGAT HJ. IWAH SETAWATY MELAWAN MAJALAH BERITA MINGGUAN GARDA), 09
143 EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 99
144 IMPLIKASI PENGATURAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG PENANAMAN MODAL DALAM SATU KONTRAK TURNKEY TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING PTX, 09
145 PENGANGKATAN ANAK OLEH SALAH SEORANG ORANGTUA BIOLOGIS (ANALSIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 86/Pdt.P/2008/PN.JKT.SEL), 09
146 CURATELE (PENGAMPUAN) SUATU ANALISIS ATAS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR 94/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel DAN NOMOR 100/Pdt.P/2008/PN.Jkt.Sel), 09
147 PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN SEBAGAI PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT DI PENGADILAN (STUDI KASUS UJIAN NASIONAL, PERUBAHAN SISTEM TRANSAKSI DAN TARIF TOL, PRAPERADILAN SOEHARTO DAN JUDUCIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004), 09
148 ASPEK HUKUM PERJANJIAN PADA PELAKSANAAN KEGIATAN SEWA GUNA USAHA DAN PEMBIAYA KONSUMEN (PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSEMEN PT.HD FINANCE), 09
149 YURISDIKSI BERDASARKAN CONVENTION ON CYBERCRIME, 09
150 ANALISIS PERJANJIAN LEASING KENDARAAN BERMOTOR P.T.ASTRA SEDAYA FINANCE, 09
151 PERMOHONAN WALI ADHOL MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KOTA TEGAL NOMOR 08/Pdt.P/2008/PA.TG, NOMOR 10/Pdt.P/2007/PA.TG DAN NOMOR 11/Pdt.P/2007/PA.TG), 09
152 PENGAWASAN BANK INDONESIA TERHADAP BANK PENERBIT KARTU KREDIT (STUDI KASUS: IMPLEMENTASI PADA PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk), 09
153 KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK, 09
154 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS INFORMASI PADA LABEL PUPUK DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
155 ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN APOTEKER DI KLINIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN, 09
156 ASAS HAKIM PASIF DALAM PRAKTEK PERADILAN PERDATA, 09
157 PEMBUKTIAN DALAM ACARA PEMERIKSAAN BIASA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA (Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 104/G/2008/PTUN.JKT), 09
158 STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN (SUATU ANALISIS PENETAPAN NOMOR 35/Pdt.P/2008/PN.Bogor DAN NOMOR 648/PDT.P/2002/PN.TNG), 09
159 BENTURAN KEPENTINGAN DALAM KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT ANALISA PUTUSAN SIDANG PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT TODUNG MULYA LUBIS, 09
160 PENCEGAHAN TERHADAP TERPIDANA YANG MENJALANI PEBEBASAN BERSYARAT (STUDI KASUS TERPIDANA DAVID NUSA WIJAYA), 09
161 PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09
162 PENGATURAN PERKAWINAN DAN PENCERAIAN BAGI ANGGOTA POLRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 09
163 UPAYA HUKUM TERPIDANA DAN TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADI ERROR IN PERSONA (STUDI KASUS: TERPIDANA IMAM CHAMBALI JOMBANG 2008), 09
164 HAK ASUH ANAK DIBAWAH UMUR AKIBAT PERCERIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN AUSTRALIA FAMILY LAW ACT 1975 (SUATU PERBANDINGAN), 09
165 LARANGAN PEMEGANG SAHAM PURA-PURA DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA, 09
166 ANALISIS HUKUM AKUISISI PERUBAHAN TERBUKA DAN PERUSAHAAN TERTUTUP (STUDI KASUS PT.BUMI RESOURCES TBK TERHADAP PT. DARMA HENWA TBK, PT. FAJAR BUMI SAKTI DAN PT PENDOPO ENERGI BATUBARA), 09
167 ANALISIS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA (JOINT OPERATING AGREEMENT) DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI (STUDI KASUS PERJANJIAN OPERASI BERSAMA ANTARA X DAN Y), 09
168 DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BAGI INVESTASI USAHA DI BIDANG PERIKANAN (TINJAUAN TERHADAP PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : PER.05/MEN/2008), 09
169 ANALISIS YURIDIS PERNJANJIAN KERJA DI KALANGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PEREMPUAN DIFASILITASI OLEH PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA (PPTKIS), 09
170 PENGATURAN WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT SEBAGAI PERLINDUNGAN BAGI BURUH/PEKERJA (STUDI KASUS DI BEBERAPA PERUSAHAAN), 09
171 ANALISIS KLAUSULA CESSIE SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN PENYERAHAN HASIL JALAN TOL, 09
172 PENGECUALIAN JANGKA WAKTU SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERKAIT PEMBERIAN FASILITAS KREDIT PEMILIK RUMAH SEDERHANA PADA BANK TABUNGAN NEGARA, 09
173 ANALISIS PERJANJIAN DISTRIBUTOR ANTARA PT.X DENGAN PT.Y DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERJANJIAN INDONESIA, 09
174 BENTURAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PIUTANG BANK BUMN (ANALSIS PENYELESAIAN PIUTANG BANK MANDIRI), 09
175 SAAT LAHIRNYA PERIKATAN PADA JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) MENURUT HUKUM PERDATA BARAT DAN HUKUM ISLAM (studi kasus pada situs www.yesasia.com), 09
176 PENGGUNAAN BARANG BUKTI DALAM MENENTUKAN KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU PEMAKAI PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA, 09
177 IMPLEMENTASI KETENTUAN PERSAINGAN CURANG MENURUT KONVENSI PARIS DALAM UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, 09
178 PRESS RELEASE DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI KASUS: PUTUTSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 805/PID/B/2006/JKT.TIM.), 09
179 DISTRIBUSI PASOKAN FILM PADA PENYELENGGARAAN USAHA PERBIOSKOPAN DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.5 TAHUN 1999 TENANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
180 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK AKIBAT MEREK TIDAK DIPRERGUNAKAN DALAM KEGIATAN PERDAGANGAN, 09
181 KONTRAK VERSUS UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS: ANALISIS PENGECUALIAN HAK MEMESAN SAHAM TERLEBIH DAHULU DALAM EKSEKUSI GADAI SAHAM, 09
182 PELAPORAN PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN PADA CATATAN SIPIL DKI JAKARTA SERTA KEABSAHAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI (ANALISIS TANDA BUKTI LAPORAN PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL NOMOR 132/KHS/AI/2009/2009), 09
183 ASPEK HUKUM PERJANJIAN DALAM SURAT PENAWARAN PEMBERIAN KREDIT DAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DI PT. BANK X (PERSERO), TBK, 09
184 ANALISIS PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk. DITINJAU DAN UNDANG-UNDNAG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
185 PROSEDUR PERCERAIAN DAN AKIBATNYA YANG DILAKUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA (MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU), 09
186 PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM PROSES PENERBITAN KARTU KREDIT SYARIAH (DIRHAM CARD) OLEH BANK DANAMON SYARIAH DITINJAU DARI SUDUT HUKUM PERLINDUNGAN, 09
187 ANALISIS TERHADAP JUAL-BELI CAKRAM KERAS (MEDIA PENYIMPANAN DATA) BEKAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 09
188 PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM PERSPEKTIF ASEAN, 09
189 ATRIBUT PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP NEGARA ATAS TINDAKAN INDIVIDU NON-NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN BOSNIA v.SERBIA, 09
190 PEMBUKTIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA KASUS GUGATAN NEGARA TERHADAP SOEHARTO DAN YAYASAN SEPERSEMAR, 09
191 PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIN DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (STUDI KASUS PERKARA PERDATA NOMOR 30/PDT.G/2007/PN.JKT.UT), 09
192 PEMBUKTIAN SENGKETA PATEN METODE BISNIS DI PENGADILAN NIAGA : STUDI KASUS PEMBATALAN PATEN SISTEM DAN METODE UNTUK PEMBAYARAN PENJUALAN TIKET MELALUI FASILITAS ON-LINE PERBANKAN OLEH PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), 09
193 ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAUR ULANG MAKANAN KADALUWARSA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
194 PEMBATALAN PENGALIHAN HAK ATAS MEREK (STUDI TENTANG PUTUSAN NO.82/B/201/PT TUN JKT, 09
195 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT TRADISIONAL BERBAHAN KIMIA OBAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
196 ANALISIS PELANGGARAN PATEN PRODUK DALAM KASUS RUBIK'S CUBE, 09
197 PENILAIAN JUDEX JURIST TERHADAP PUTUSAN BEBAS MURNI YANG DIMOHONKAN KASASI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS: KORUPSI TERHAKWA ECW.NELOE, NURDIN HALID DAN FADHILLAH BUDIONO), 09
198 PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) OLEH PENYIDIK PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (TINJAUAN TERHADAP PASAL 40 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI), 09
199 PELAKSANAAN HAK ASUS ANAK ATAS PENETAPAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI INDONESIA (Studi Kasus Penetapan No. 946/Pdt.P/1998/PN.Sby) ,09
200 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PERUMAHAN (STUDI KASUS: PENGADUAN PARA PEMBELI PERUMAHAN BII RESIDENCE KE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROPINSI DKI JAKARTA), 09
201 PENANGANAN BENDA SITAAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA TERHADAP TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DILINDUNGI, 09
202 HAK SIAR DITINJAU DARI HUKUM HAK CIPTA DAN PERSAINGAN USAHA: ANALISA PUTUSAN KPPU No.3/KPPU-L/2008 TENTANG KEPEMILIKAN HAK SIAR EKSKLUSIF BARCLY'S PREMIER LEANGUE OLEH ASTRO GROUP, 09
203 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENJUALAN SUATU PRODUK BARANG/JASA YANG DILETAKKAN DENGAN BARANG / JASA LAINNYA DITINJAU DARI PRAKTEK NIAGA NEGATIF DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
204 KAJIAN TERHADAP ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN UPAYA HUKUM KASASI ATAS PUTUSAN BEBAS DALAM DOKTRIN DAN PRAKTIK HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA (Studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 892K/PID/1983, Putusan Mahkamah Agung Nomor 759L/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung Nomor, 1455K/PID/2002, dan Putusan Mahkaman Agung Nomor 1384K/PID/2007), 09
205 PROSES PENEMPATAN WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA, 09
206 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KLAUSULA BAKU PADA PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PT.CITRA VAN TITIPAN KILAT (PT.CV TIKI) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 09
207 PENANGANAN KHUSUS TERHADAP NARAPIDANA PENDERITA HIV/AIDS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA, 09
208 PERBANDINGAN YURIDIS PENGATURAN DAN MEKANISME PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA DAN DI BELANDA, 09
209 ANALISA HUKUM KEBERADAAN KUASA MUTLAK DALAM AKTA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI CIBINONG NOMOR 261/PDT.G/2005/PNCBN),09
210 KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK YANG BERBENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH, 09
211 PERBANDINGAN BENTUK PENGUSAHA PERTAMBANGAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN DENGAN UNDANG-UNDANGAN NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09
212 PEMBINAAN KOPERASI OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM PERKASSA, 09
213 DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, 09
214 PENYERTAAN MODAL SEMENTARA OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN SEBAGAI UPAYA PENYELAMATAN BANK GAGAL (STUDI KASUS: PT. BANK CENTURY, Tbk),09
215 TANGGUNG JAWAB HUKUM AKUNTAN PUBLIK ATAS OPINI TERHADAP LAPORAN KEUANGAN (STUDI KASUS: PT KIMIA FARMA TAHUN 2001), 09
216 TINJAUAN YURIDIS : PERBANDINGAN TENTANG ASPEK INVESTASI DI BIDANG PERTAMBANGAN DI INDONESIA ANTARA UU NO. 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN & UU NO. 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, 09
217 ANALISA HUKUM PEMBANDINGAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA DALAM BADAN USAHA KOPERASI DENGAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN DALAM PERSEROAN TERBATAS, 09
218 TINJAUAN YURIDIS PENGALIHAN BENTUK UANG KEMBALIAN KONSUMEN KE DALAM BENTUK SUMBANGAN OLEH PELAKU USAHA BERDASARKAN UU NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UU NO.9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG, 09
219 PERLINDUNGAN INVESTOR DALAM AKSI PEMBELIAN KEMBALI SAHAM MELALUI PASAR MODAL, 09
220 ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA LAYANAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI KASUS: PERJANJIAN PENETAPAN HARGA SMS OLEH ENAM OPERATOR TELEKOMUNIKASI), 09
221 PELANGGARAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PRODUK PLASTIK BERBAHAYA SEBAGAI KEMASAN MAKAN DAN MINUM, 08
222 ANALISIS LEMBAGA KEKUASAAN ORANG TUA PASCA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DIHUBUNGKAN DENGAN KONSEP PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2002, 08
223 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN (Studi Kasus Ny. Supartini VS Bank Syariah Mandiri, Putusan Mahkamah Angung Nomor: 199 K/Pdt/2005), 09

 

SKRIPSI HUKUM [IDTESIS SOFT-03/SKRIPSI/KODE SO.02]

⊆ Kamis, 18 Februari 2010 | 15.55 by sanjaya jogja

1 KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET),07 (PDF)
2 ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG , 07 (Ms. Word)
3 PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (Studi di Polres D.I Yogyakarta), 00 (Ms. Word)
4 PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999 DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG, 08 (Ms. Word)
5 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004, 07 (PDF)
6 PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945, 03 (Ms. Word)
7 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF TUNAI DI KOTA SURAKARTA (PDF)
8 EKSISTENSI GARIS BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER DITINJAU DARI HUKUM LAUT INTERNASIONAL, 07 (PDF)
9 STUDI MENGENAI PELAKSANAAN PEMBUKTIAN TERHADAP KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,07 (PDF)
10 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN),07 (PDF)
11 PROSES PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI APBD SURAKARTA PERIODE 1999-2004,05 (PDF)
12 IMPLEMENTASI PASAL 78 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 07 (PDF)
13 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUPATI SUKOHARJO DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NOMOR 6 TAHUN 1993 TENTANG KEBERSIHAN, KETERTIBAN DAN KEINDAHAN TERHADAP PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SUKOHARJO, 07 (PDF)
14 MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARYA PROPINSI JAWA TENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA MONTANA REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJASAMA KOTA BERSAUDARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 07 (PDF)
15 PERANAN DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA DALAM PEMBINAAN USAHA WARALABA SEBAGAI BENTUK POLA KEMITRAAN USAHA KECIL DI KOTA SURAKARTA, 07 (PDF)
16 PELAKSANAAN PEMBAYARAN ROYALTI ATAS SERTIFIKAT LISENSI PENGUMUMAN KARYA CIPTA LAGU ATAU MUSIK DI HOTEL AGAS SURAKARTA,06 (PDF)
17 PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP HAKIM AGUNG OLEH KOMISI YUDISIAL BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN MAFIA PERADILAN DI MAHKAMAH AGUNG,06 (PDF)
18 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV) DENGAN FREMANTLE MEDIA DALAM PROSES PRODUKSI DAN SIARAN PROGRAM “TOUCH THE CAR”(DOUBLE CHALLENGE) (PDF)
19 TINDAKAN APARAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BEA DAN CUKAI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA (PDF)
20 VALIDITAS PERATURAN DAERAH BERKAITAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN UNDANG-UNDANG YANG MENJADI LANDASAN PEMBENTUKANNYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM (PDF)
21 TINJAUAN TENTANG IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1241/MENKES/SK/XI/2004 TENTANG PENUGASAN PT ASKES (PERSERO) DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (STUDI DI PT ASKES (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA) (PDF)
22 PROSES VERIFIKASI GSP (GENERALIZED SYSTEM OF PREFERENCE) SURAT KETERANGAN ASAL FORM A PADA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA (PDF)
23 ANALISIS MENGENAI BEDAH PLASTIK BERDASARKAN ASPEK HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM KESEHATAN DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BEDAH PLASTIK "Ny.P" OLEH "dr. W" DI RUMAH SAKIT UMUM BANDUNG),06 (PDF)
24 KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB FRANCHISEE DALAM PERJANJIAN WARALABA DI OUTLET KEBAB TURKI BABA RAFI CABANG SURAKARTA (PDF)
25 EFEKTIFITAS PERDA NOMOR 11 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURAKARTA (PDF)
26 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA (PDF)
27 ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 005/PUU-IV/2006 TENTANG PENCABUTAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN TERHADAP HAKIM (PDF)
28 TINJAUAN YURIDIS TENTANG GRATIFIKASI SEBAGAI SALAH SATU DELIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (PDF)
29 STUDI TENTANG PROSEDUR PENERBITAN AKTA CATATAN SIPIL DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA,07 (PDF)
30 STUDI KOMPARASI TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN DIAKUI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN INSTRUKSI PRESIDEN NO1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM,06 (PDF)
31 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING (Studi pada Bank Permata Kantor Cabang Surakarta) (PDF)
32 KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAKAN PIDANA PENCURI TANAMAN JENIS ANTHURIUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGEGRI KARANGANYAR) (PDF)
33 ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI RANTAU DENGAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAN PERTIMBANGAN HUKUMNYA OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 K/PID/2003) (PDF)
34 ANALISIS DASAR PEMIKIRAN HAKIM DALAM PENERAPAN PIDANA DENDA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (DALAM HUBUNGANNYA DENGAN TABEL BESARAN DENDA HASIL KESEPAKATAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO) (PDF)
35 EKSISTENSI PERADILAN IN ABSENTIA DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DAN RELEVANSINYA DENGAN HAK TERDAKWA UNTUK MELAKUKAN PEMBELAAN (PDF)
36 PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DARI JABATAN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIDUGA TERLIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1966 (STUDI KASUS DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA SURAKARTA TAHUN 2007) (PDF)
37 PELAKSANAAN PERADILAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA API YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA ) (PDF)
38 KAJIAN YURIDIS EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA PEREMPUAN KAWIN (PDF)
39 PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN SUKOHARJO (PDF)
40 PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP ICRC (INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS) DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL (BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 DAN PROTOKOL TAMBAHAN I 1977) (PDF)
41 KAJIAN YURIDIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG BERPOTENSI TINDAK PIDANA (PDF)
42 PENGEMBANGAN SISTEM PELAYANAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN INVESTASI DAERAH di KABUPATEN SRAGEN (PDF)
43 UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITAS BAGI KORBAN PERADAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN DI SURAKARTA, 07 (PDF)

 

SKRIPSI HUKUM [IDTESIS SOFT-02/SKRIPSI/KODE SO.17]

⊆ Jumat, 22 Januari 2010 | 09.53 by sanjaya jogja

1 PELAKSANAAN PERJANJIAN BELI SEWA BARANG ELEKTRONIK PADA P.T. ADIRA QUANTUM MULTI FINANCE DIVISI NON OTOMOTIF SOLO BARU SUKOHARJO,09 (PDF)
2 PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP PENGAWASAN ASPEK SYARAIAH DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) SAFINA KALTEN, 08 (PDF)
3 IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH I BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA, 08 (PDF)
4 PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG ERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08 (PDF)
5 STUDI TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA, 08 (PDF)
6 PELAKSANAAN PENYELIDIKAN OLEH INTELIJEN KEJAKSAAN TERHADAP DUGAAN KORUPSI DALAM PENGADAAN DUA UNIT KAPAL IKAN FIBER GLASS OLEH PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA, 08 (PDF)
7 ANALISIS YURIDIS TENTANG PRIVATISASI SEKTOR KETENAGALISTRIKAN, 07 (PDF)
8 TINJAUAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP PADA KASUS KECELAKAAN LALU-LINTAS OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08 (PDF)
9 PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri), 08 (PDF)
10 TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN NEGARA DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) SURAKARTA, 08 (PDF)
11 PRINSIP KEHATI-HATI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ASASI TANAH OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPETEN SUKOHARJO, 08 (PDF)
12 PROSES PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI BERDASAR PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENANGGUNALANGAN EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08 (PDF)
13 IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHDAAP PELAKU TINDAK PIDANAN PERZINAHAN OLEH HAKIN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 07 (PDF)
14 PELAKSANAAN PENGAJIAN PEGWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KOTA SURAKARTA (TINJUAN YURIDIS PELAKSANAAN PP NO.9 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KESEMBLAN ATAS PP NO.7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN PEGAWAI NEGERI SIPIL), 08 (PDF)
15 PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK PADA TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJARNEGARA, 07 (PDF)
16 TELAAH PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA (STUDI KASUS DI PROVINSI GORONTALO), 08 (PDF)
17 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM BERUPA PEMIDANAAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK, 09 (PDF)
18 PENERAPAN ALAT BUKTI PADA PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA INSUBORDINASI YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER (STUDI KASUS DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA), 08 (PDF)
19 PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 36/Pdt.G/2006/PA.Kra), 09 (PDF)
20 KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08 (PDF)
21 STUDI TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI SIDANG PENGADILAN (Studi Kasus VCD Bajakan di Pengadilan Negeri Kediri), 08 (PDF)
22 IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PASAL 506 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENARIKAN KEUNTUNGAN ATAS PERBUATAN CABUL ( Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta ), 08 (PDF)
23 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG, 08 (PDF)
24 PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08 (PDF)
25 PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN, 08 (PDF)
26 PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA ), 08 (PDF)
27 PELAKSANAAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DALAM MENEGAKKAN PERATURAN TATA TERTIB KAITANNYA DENGAN KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, 08 (PDF)
28 PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR BEA DAN CUKAI SURAKARTA DALAM PEMBERANTASAN BARANG PALSU DAN HASIL BAJAKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN, 09 (PDF)
29 PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA DALAM KAITANNYA DENGAN ASPEK NORMA KERJA Di SOLOPOS, 08 (PDF)
30 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERALIHAN STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PUSAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (Studi Kasus Di Pemerintah Kabupaten Boyolali) 08 (PDF)
31 PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERIJINAN PEMBANGUNAN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)/ RADIO BASE STATION (RBS) DI KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
32 PELAKSANAAN KOORDINASI ANTARA PENYIDIK POLRI DAN PENUNTUT UMUM PADA TAHAP PRA PENUNTUTAN (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA DAN POLTABES SURAKARTA) 08 (PDF)
33 PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PHK DI DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
34 PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08 (PDF)
35 PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA DI LAPAS KLAS II.A WANITA SEMARANG, 08 (PDF)
36 PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI SECARA SISTIMATIK MELALUI LAND MANAGEMENT AND POLICY DEVELOPMENT PROGRAM (LMPDP) DI KECAMATAN SAMBI KABUPATEN BOYOLALI 08 (PDF)
37 PELAKSANAAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II, 08 (PDF)
38 PELAKSANAAN PENGAWASAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS DAN PEMERIKSA DAERAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKOHARJO, 08 (PDF)
39 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( Studi Kasus di BPKD Kabupaten Sukoharjo), 08 (PDF)
40 PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KETIGA TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO) (PDF)
41 PEMBANGUNAN PERKAMPUNGAN DI KOTA MANGKUNEGARAN PADA MASA PEMERINTAHAN MANGKUNEGARA VII SKRIPSI, 09 (PDF)
42 PEMBUKTIAN BENDA IMATERIIL BERUPA LISTRIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN LISTRIK DI PENGADILAN NEGERI MAGELANG, 07 (PDF)
43 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG TENAGA HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 08 (PDF)
44 PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BENDA SITAAN YANG BERSIFAT TERLARANG ATAU DILARANG UNTUK DIEDARKAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, 08 (PDF)
45 ANALISIS POLITIK HUKUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945 UNTUK MENEGAKKAN PRINSIP KONSTITUSIONALISME, 08 (PDF)
46 PERANAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA DALAM PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG TERMINAL PENUMPANG, 08 (PDF)
47 LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 08 (PDF)
48 KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN GHOIB” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08 (PDF)
49 PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA BAGI TERDAKWA YANG TIDAK MAMPU (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGRI SUKOHARJO) , 08 (PDF)
50 TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08 (PDF)
51 TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
52 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI PERBANKAN MELALUI INTERNET BANKING DI INDONESIA, 08 (PDF)
53 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08 (PDF)
54 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN REMOTE TRADING SYSTEM DI BURSA EFEK JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08 (PDF)
55 TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08 (PDF)
56 TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 292 KUHP TENTANG PENCABULAN SEJENIS TERHADAP KORBAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08 (PDF)
57 TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA, 08 (PDF)
58 TINJAUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI PERKARA PIDANA PADA PROSES PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR, 08 (PDF)
59 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENCULIKAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA 08 (PDF)
60 TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (UU PKDRT),08 (PDF)
61 TINJAUAN CARA PENGELOLAAN OBAT TRADISIONAL YANG BAIK (CPOTB) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN NO.HK.00.05.4.1380 TENTANG PEDOMAN CPOTB SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 (PDF)
62 STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08 (PDF)
63 STUDI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 03/MDAG/ PER/2/2006 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN (Studi Kasus Di Kabupaten Ngawi Jawa Timur), 08 (PDF)
64 STUDI TENTANG PELAKSANAAN EKSEPSI OLEH PENASIHAT HUKUM DALAM PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO, 08 (PDF)
65 STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA,08 (PDF)
66 PERKAWINAN ANTAR AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (PDF)
67 STUDI KOMPARASI TENTANG TUGAS DAN KEWENANGAN DPR MENURUT UUD 1945 DAN KONSTITUSI RIS 1949, UUDS 1950 DAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN SERTA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA MENGATASINYA, 09 (PDF)
68 STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08 (PDF)
69 STUDI KOMPARASI PENYELESAIAN KREDIT MACET DENGAN JAMINAN GADAI DAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN UMUM PEGADAIAN KANTOR CABANG GONDANG KABUPATEN SRAGEN, 08 (PDF)
70 STUDI KOMPARASI PELAKSANAAN SIMPANAN DENGAN SISTEM BAGI HASIL DI BANK SYARIAH DAN SISTEM BUNGA DI BANK KONVENSIONAL (TINJAUAN DI PT. BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO DAN DI PT. BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SOLO), 08 (PDF)
71 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR ( STUDI KASUS DI DINAS PASAR SUKOHARJO ), 08 (PDF)
72 EFEKTIVITAS KEBERADAAN PAGUYUBAN KADER LINGKUNGAN HIDUP (PKLH) DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN KARANGANYAR, 07 (PDF)
73 STUDI KOMPARASI ANTARA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN DENGAN PEGADAIAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN TRANSAKSI GADAI (Studi di Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Palur dan Pegadaian Syariah Cabang Solo Baru), 08 (PDF)
74 PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 450/20/1/2007 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FKUB DI KOTA SURAKARTA, 07 (PDF)
75 PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI KANTOR POS YANG TIDAK MENGANTAR SURAT KEPADA YANG BERHAK (STUDI KASUS DI POLSEK NGADIROJO WONOGIRI), 08 (PDF)
76 PENGAWASAN PEMENUHAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) PADA PERUSAHAAN SWASTA OLEH DINAS TENAGA KERJA KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
77 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08 (PDF)
78 PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI MUNGKID MAGELANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCURIAN BENDA PURBAKALA, 08 (PDF)
79 PELAKSANAAN KONSOLIDASI TANAH PERKOTAAN SECARA SWADAYA DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN PERMUKIMAN (Studi Kasus di Desa Nambangan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri), 08 (PDF)
80 PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KRAGILAN, KADIPIRO OLEH KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
81 PERANAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO DALAM PENGUNGKAPAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI, 08 (PDF)
82 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PDF)
83 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA, 07 (PDF)
84 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL, 08 (PDF)
85 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN LIBANON (STUDI NORMATIF TENTANG IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA IV 1949), 07 (PDF)
86 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS PENERBITAN LATTER OF CREDIT (L/C) FIKTIF (PDF)
87 PERSAINGAN TARIF PADA MASKAPAI PENERBANGAN INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08 (PDF)
88 PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASURANSI JASA INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNG KAITANNYA TERHADAP PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKTUR DAN KARYAWAN (DIRECTOR AND OFFICER LIABILITY), 07 (PDF)
89 PERUMUSAN LOCUS DAN TEMPUS DELICTI SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN KARTU KREDIT / CREDIT CARD FRAUD (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
90 ANALISIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN ISTRI PERTAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, 08 (PDF)
91 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA SURAKARTA, 08 (PDF)
92 ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA, 08 (PDF)
93 STUDI PERBANDINGAN HUKUM PENGATURAN SISTEM PRA PERADILAN MENURUT KUHAP DENGAN SISTEM RECHT COMMISARIS MENURUT HUKUM ACARA PIDANA BELANDA (NETHERLANDS SV), 09 (PDF)
94 STUDI KOMPARASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI KUHP DAN UU RI NO. 21 TAHUN 2007, 08 (PDF)
95 PENYELESAIAN SENGKETA MEREK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Sengketa Antara Honda Karisma dan Tossa Krisma), 08 (PDF)
96 TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN WHITE AREA YANG DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MENERTIBKAN REKLAME, 08 (PDF)
97 ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DITINJAU DARI UNDANG- UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, 08 (PDF)
98 TANGGUNG JAWAB PROFESI NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA PARTIJ MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (Studi di Kabupaten Sragen ), 08 (PDF)
99 TANGGUNG JAWAB PERDATA DOKTER DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK ANTARA DOKTER DENGAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08 (PDF)
100 TANGGAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KOTA SURAKARTA PERIHAL TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH ( PP ) NOMOR 37 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ), 08 (PDF)
101 PERAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI KABUPATEN SUKOHARJO,08 (PDF)
102 PERLINDUNGAN PENGUNGSI ANAK TIMOR LESTE MENURUT KONVENSI HAK-HAK ANAK 20 NOPEMBER 1989 OLEH UNHCR (UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES) (SUATU TINJAUAN NORMATIF), 08 (PDF)
103 PERBANDINGAN PEMBAGIAN WARISAN UNTUK JANDA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM WARIS ISLAM, 09 (PDF)
104 UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo), 09 (PDF)
105 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM ASURANSI SYARIAH (STUDI DI PT ASURANSI TAKAFUL KANTOR CABANG PERWAKILAN SURAKARTA), 09 (PDF)
106 PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, 08 (PDF)
107 TINJAUAN YURIDIS LARANGAN KEPEMILIKAN SAHAM SILANG (SHARE CROSS OWNERSHIP) ANTAR PERUSAHAAN TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT, 08 (PDF)
108 KAJIAN YURIDIS IMPLEMENTASI PASAL 170 AYAT (2) KE-1 KUHP TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG (PENGEROYOKAN) (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Boyolali) 08 (PDF)
109 STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM MENGENAI PERLAKUAN TAWANAN PERANG, 08 (PDF)
110 PENGGUNAAN ALAT BUKTI PETUNJUK OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI SARANA PEMBUKTIAN PERKARA PERKOSAAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Sragen), 08 (PDF)
111 PELAKSANAAN PERJANJIAN OPERASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT UMUM ISLAM KUSTATI, 08 (PDF)
112 KAJIAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA YANG DIANUT DALAM HUKUM PAJAK INDONESIA BEKENAAN DENGAN PAJAK PENGHASILAN (Analisis Yuridis Penghindaran Pajak Menurut Perjanjian Bilateral Indonesia-Amerika tentang Penghindaran Pajak Berganda), 08 (PDF)
113 RENCANA TATA KOTA DALAM RANGKA MENDUKUNG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN CITY WALK DI SURAKARTA, 08 (PDF)
114 TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM DENGAN JAMINAN FIDUSIA DI KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) IBNU KHALDUN KABUPATEN PATI JAWA TENGAH, 09 (PDF)
115 DISPENSASI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA) 08 (PDF)
116 EKSISTENSI ASURANSI KREDIT SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF BAGI BANK DALAM MENGATASI RISIKO KREDIT MACET (Studi di Perusda BPR Bank Pasar Klaten), 08 (PDF)
117 PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA ( Studi Kasus di Poltabes Surakarta ), 08 (PDF)
118 KAJIAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR), 08 (PDF)
119 TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PERDATA MANAJER INVESTASI KEPADA INVESTOR REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL, 08 (PDF)
120 PROBLEMATIKA PENCATATAN KELAHIRAN BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN TIONGHOA DAN ARAB DI SURAKARTA *STUDI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL SURAKARTA), 07 (PDF)
121 SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTNAG PERS DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TNETANG HAK ASASI MANUSIA KAITANNYA DENGAN KEBEBASAN PERS BAGI WARTAWAN DAN MASYARAKAT (PDF)
122 ANALISIS HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN PASAL 359 KUHP TERHADAP PERKARA PENEMBAKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo), 08 (PDF)
123 ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KEPUTUSAN DESA DALAM PROSES PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen), 08 (PDF)
124 ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM ( Sebuah Telaah Terhadap Putusan No.155/Pid.B/2006/PN.Bi ), 09 (PDF)
125 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN, 07 (PDF)
126 ANALISIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DENGAN SENGAJA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pacitan), 08 (PDF)
127 ANALISIS TENTANG PEMERIKSAAN SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN KOTA BESAR SURAKARTA), 08 (PDF)
128 ANALISIS TENTANG KASASI TERHADAP PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM ( Studi Kasus Korupsi di Kejaksaan Negeri Klaten ), 08 (PDF)
129 DASAR KUKUM OPERASIONAL DAN MANAJEMEN KOPERASI BERBASIS SYARIAH (Studi KOSPIN Syariah Karanganyar), 09 (PDF)
130 ANALISIS PENERAPAN YURISPRUDENSI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MEMUTUS PERKARA DILUAR DAKWAAN YANG DIAJUKAN JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Perkara di Pengadilan Negeri Boyolali), 08 (PDF)
131 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID, 08 (PDF)
132 EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2003 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,07 (PDF)
133 EKSISTENSI MINIMARKET WARALABA DALAM PERSAINGAN USAHA DI PASAR RITEL BERDASAR UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI SURAKARTA, 07 (PDF)
134 IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH WAL IJARAH AL-MUNTAHIA BIT-TAMLIK DALAM PRODUK KONGSI PEMILIKAN RUMAH SYARIAH (KPRS) PADA BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG SOLO 08 (PDF)
135 IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLTABES SURAKARTA), 07 (PDF)
136 IMPLEMENTASI PASAL 138 AYAT (2) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGEMBALIAN BERKAS PERKARA DARI PENUNTUT UMUM KEPADA PENYIDIK (Studi Di Kejaksaan Negeri Nganjuk), 08 (PDF)
137 IMPLEMENTASI PERANAN PENUNTUT UMUM DALAM PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
138 IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA DI POLRES SUKOHARJO, 08 (PDF)
139 KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MODAL BERMASALAH (Studi Kasus pada PT. Sarana Surakarta Ventura), 08 (PDF)
140 KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA GUGAT CERAI DENGAN ALASAN SALAH SATU PIHAK BERPINDAH AGAMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KLATEN), 08 (PDF)
141 KONTRAK PERDAGANGAN MELALUI INTERNET(ELECTRONIC COMMERCE) DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN, 08 (PDF)
142 PELAKSANAAN PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KAITANNYA DENGAN PASAL 22 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (STUDI DI KOTA SURAKARTA), 07 (PDF)
143 PELAKSANAAN LELANG UMUM (TENDER) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BATANG, 08 (PDF)
144 PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PRAPERADILAN BERKAITAN DENGAN MASALAH PENAHANAN BAGI TERSANGKA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI WONOSARI, 08 (PDF)
145 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI ALAT PEMADAM API RINGAN OLEH KANTOR PEMADAM KEBAKARAN KOTA SURAKARTA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN, 08 (PDF)
146 PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL, 08 (PDF)
147 TINJAUAN TENTANG ALAT-ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08 (PDF)
148 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENILAIAN PENERAPAN HUKUM OLEH JUDEX FACTI SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN KASASI OLEH HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BANK MANDIRI DENGAN TERDAKWA E.C.W NELOE, 09 (PDF)
149 TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPAT SEMENTARA) DALAM PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH BESERTA AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di Kabupaten Sukoharjo), 08 (PDF)
150 STUDI TENTANG PENERAPAN SYARAT FORMIL DAN MATERIIL SURAT DAKWAAN OLEH PENUNTUT UMUM DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA DINYATAKAN OBSCUUR LIBEL OLEH HAKIM (STUDI KASUS PADA PERKARA PIDANA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA ABDULLAH PUTEH), 08 (PDF)
151 PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA (KROON GETUIGE) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI PERSIDANGAN (STUDI KASUS PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO), 08 (PDF)
152 PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK OLEH PANTI ASUHAN WIDYA KASIH BOYOLALI BERDASARKAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA 08 (PDF)
153 PENGGUNAAN BENTUK SURAT DAKWAAN KOMBINASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
154 PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, 08 (PDF)
155 IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI PT. BNI (PERSERO) Tbk CABANG SURAKARTA, 08 (PDF)
156 KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BANTUL DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN ASAL-USUL PERNIKAHAN 08 (PDF)
157 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SURAKARTA, 08 (PDF)
158 KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAB HAKIM DALAM TINDAKA PIDANA PENCURIAN TANAMAN JENIS ANTHURIUM (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR) (PDF)
159 KOMPARASI PERAN PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK POLISI MILITER DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PASAL 170 KUHP TERHADAP SIPIL DAN MILITER ( Studi kasus di Poltabes Surakarta dan Denpom Surakarta), 08 (PDF)
160 PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta), 08 (PDF)
161 PERANAN MEDIATOR DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN MOBILITAS PENDUDUK KABUPATEN SUKOHARJO, 08 (PDF)
162 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI DARI KEKERASAN SUAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DENGAN HUKUM ISLAM, 07 (PDF)
163 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT RADITE KASIH JULUNG KEMBANG DI KOTA SURAKARTA, 07 (PDF)
164 PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN UU KEIMIGRASIAN OLEH PPNS KEIMIGRASIAN (STUDI KASUS DI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM RI), 07 (PDF)
165 TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENERAPAN PRODUKSI BERSIH DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR PADA INDUSTRI KECIL MENENGAH BATIK DI KAMPOENG BATIK LAWEYAN SURAKARTA, 08 (PDF)
166 PELAKSANAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN OLEH PEGAWAI PENGAWAS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PRAKTEK OUTSOURCING DI SURAKARTA (STUDI DI DINAS TENAGA KERJA SURAKARTA),08 (PDF)
167 ANALISIS PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS PENGADILAN NEGERI GIANYAR DALAM PERKARA SUMPAH PALSU DAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN, 09 (PDF)
168 ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN YANG DIJATUHKAN OLEH PENGADILAN NEGERI RANTAU DENGAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT DAN PERTIMBANGAN HUKUMANNYA OLEH MAHKAMAH AGUNG (STUDI PUTUSAN NOMOR 12 K/Pid/2003) (PDF)
169 KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI YANG MEMILIKI HUBUNGAN DARAH DENGAN TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KELUARGA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
170 KAJIAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA DALAM RANGKA PEMBERIAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP USAHA KECIL (SUATU TINJAUAN KRITIS TERHADAP SINKRONISASI PRODUK PERUNDANGAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG WARALABA DAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250/MPP/Kep/7/1997 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN PENDAFTARAN USAHA WARALABA) (PDF)
171 KAJIAN YURIDIS MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA (PDF)
172 TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMASANGAN IKLAN NIAGA DI RADIO PTPN FM SOLO, 07 (PDF)
173 TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PERNYATAAN PENGAKUAN BERSALAH TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MENGEDARKAN PSIKOTROPIKA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), 08 (PDF)
174 IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA (PDF)
175 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1202 K/Pid/2005 TENTANG PERMOHONAN KASASI OLEH TERDAKWA WINAI NAKPRASIT DAN SAWONG TIECTAKUN DALAM PERKARA ILLEGAL FISHING (Ms. Word)
176 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMINTAAN REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) (PDF)
177 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS NON LITIGASI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA CABANG SURAKARTA” (PDF)
178 IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA (PDF)
179 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERMINTAAN REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PENINJAUAN EMBALI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE) (Ms. Word)
180 PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERZINAHAN YANG DILAKUKAN PRAJURIT TNI DI PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA, 08 (PDF)
181 ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI WONOSOBO TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN MOBIL PEMADAM KEBAKARAN OLEH MANTAN BUPATI WONOSOBO, 09 (PDF)
182 IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI), 09 (PDF)
183 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN SECARA OUTSOURCING ANTARA PT PLN (PERSERO) DENGAN PT. MUSDIPA INTI SEJAHTERA DI KABUPATEN WONOGIRI, 09 (PDF)
184 TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN ELECTORAL THRESHOLD DAN PARLIAMENTARY THRESHOLD MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, 09 (PDF)
185 ANALISIS STATUS DAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA 09 (PDF)
186 KAJIAN ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM WARIS ISLAM DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN, 09 (PDF)
187 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH PRIA DEWASA TERHADAP ANAK PEREMPUAN DIBAWAH UMUR ( Studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten), 09 (PDF)
188 TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT ( Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta ), 08 (PDF)
189 STUDI KOMPARASI TENTANG PENGATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA, 08 (PDF)
190 PELAKSANAAN FUNGSI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN, 09 (PDF)
191 IMPLIKASI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP KELANJUTAN PEMBANGUNAN PUSAT INFORMASI MAJAPAHIT (PIM) DI MOJOKERTO, 09 (PDF)
192 KEKUATAN PEMBUKTIAN AUDIT INVESTIGASI OLEH BADAN PENGAWAS KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) SEBAGAI KETERANGAN AHLI TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS KORUPSI PIMPINAN DPRD KOTA SURAKARTA), 09 (PDF)
193 ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA, 09 (PDF)
194 TINJAUAN KEKUATAN PEMBUKTIAN DIGITAL SIGNATURE DALAM SENGKETA PERDATA DITINJAU DARI UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, 09 (PDF)
195 PELAKSANAAN PROGRAM ”ZERO STREET CRIME” SEBAGAI USAHA PENANGGULANGAN KEJAHATAN JALANAN OLEH KEPOLISIAN RESORT KOTA KEDIRI, 09 (PDF)
196 ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PERKARA PELANGGARAN KETENTUAN UPAH MINIMUM KOTA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA No.361/Pid.B/2007/PN.SKA) 09 (PDF)
197 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA OLEH ANGGOTA TNI (studi kasus di Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta),09 (PDF)
198 PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH PEREMPUAN DI CV TRIAS ADHICITRA SUKOHARJO 09 (PDF)
199 PELAKSANAAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA DITINJAU DARI ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI, 09 (PDF)
200 TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA AKTA ARBITRASE (Studi Putusan Kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation), 09 (PDF)
201 PELAKSANAAN PERJANJIAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORMED CONSENT) ANTARA PIHAK RUMAH SAKIT DENGAN PASIEN MELAHIRKAN DI BAGIAN KAMAR BERSALIN RSUD Dr. MOEWARDI SURAKARTA, 09 (PDF)
202 PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP PENYANDERAAN WARTAWAN ASING MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL, 09 (PDF)
203 IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI SURAKARTA, 09 (PDF)
204 PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNGNYA, 09 (PDF)
205 KAJIAN YURIDIS PEROLEHAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA MELALUIPERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SERTIFIKAT HAK PEMAKAIAN TEMPAT USAHA ANTARA PEDAGANG DENGAN BANK DI PASAR PERUSAHAAN DAERAH PASAR JAYA, 09 (PDF)
206 PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILLEGAL OLEH KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA (STUDI EMPIRIS UNDANG-UNDANG NOMOR 12/DARURAT/1951), 09 (PDF)
207 PELAKSANAAN PEMBUKAAN REKENING NASABAH BANK OLEH PENYIDIK GUNA KEPENTINGAN PENYIDIKAN PERKARA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO), 09 (PDF)
208 KEDUDUKAN WALI HAKIM DALAM PELAKSANAAN AKAD NIKAH MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 2 TAHUN 1987 TENTANG WALI HAKIM (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 03/Pdt.P/2009/PA.Skh.), 09 (PDF)
209 ANALISIS DASAR PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS PERKARA MONEY POLITICS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI PUTUSAN MA NO. 15 K/ PID.SUS/2007), 09 (PDF)
210 PERANAN KURATOR DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, 09 (PDF)
211 KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT, 08 (PDF)
212 PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI BOYOLALI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA METROLOGI LEGAL, 09 (PDF)
213 HAMBATAN DAN SOLUSI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT OLEH BADAN AMIL ZAKAT DALAM BENTUK BEASISWA (STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT KLATEN), 08 (PDF)
214 PELAKSANAAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM, UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM ( STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA ), 08 (PDF)
215 TINJAUAN YURIDIS PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR, 08 (PDF)
216 IMPLEMENTASI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 5/21/PBI/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH DI BANK TABUNGAN NEGARA CABANG SURAKARTA, 08 (PDF)
217 ANALISIS HUKUM TERHADAP MONEY LAUNDERING DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN RAHASIA BANK PADA PERBANKAN INDONESIA, 08 (PDF)
218 PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KASUS ILLEGAL LOGGING DALAM RANGKA MELESTARIKAN FUNGSI LINGKUNGAN DI KABUPATEN SRAGEN, 08 (PDF)
219 PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08 (PDF)
220 PROSES PENYIDIKAN TERHADAP KEJAHATAN KARTU KREDIT OLEH POLRES SLEMAN YOGYAKARTA, 08 (PDF)
221 PENERAPAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NO.585/MEN.KES/PER/IX/1989 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIK (INFORMED CONSENT) PADA PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT ISLAM SURAKARTA, 08 (PDF)
222 STUDI PERBANDINGAN TENTANG PENGATURAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN SAKSI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA, 08 (PDF)
223 PELAKSANAAN LELANG PROYEK PEMBANGUNAN BENDUNG SAPON DENGAN DANA JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION OFFICIAL DEVELOPMENT ASSISTANCE (JBIC ODA) LOANS ( Studi Kasus Di Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Irigasi Andalan Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta ), 08 (PDF)
224 TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG SISTEM RESI GUDANG SEBAGAI DASAR HUKUM BAGI PERBANKAN DALAM MENGEMBANGKAN PEMBIAYAAN RETAIL BERBASIS RESI GUDANG DI INDONESIA, 08 (PDF)
225 PELAKSANAAN PENGAWASAN MAKANAN YANG BEREDAR PADA KONSUMEN OLEH DINAS KESEHATAN KOTA SURAKARTA (STUDI PELAKSANAAN UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) 08 (PDF)
226 PELAKSANAAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SUKOHARJO 08 (PDF)
227 PENERAPAN KETENTUAN PASAL 64 KUHP TENTANG PERBUATAN BERLANJUT OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 08 (PDF)
228 PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MARTABAT HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM HAL TERJADI CONTEMPT OF COURT DALAM PROSES PERADILAN, 08 (PDF)
229 PELAYANAN PUBLIK DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) KABUPATEN SRAGEN ( Tinjauan Yuridis Penerapan One Stop Service Di Badan Pelayanan Terpadu ( BPT ) Sragen ), 08 (PDF)
230 PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI TKI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Yogyakarta), 08 (PDF)
231 TINJAUAN TENTANG DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERUPA DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI BLBI PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) ANTARA BANK BALI DAN BDNI, 08 (PDF)
232 KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo ), 08 (PDF)
233 ANALISIS PUTUSAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER, 08 (PDF)
234 PENYELENGGARAAN SENI PERTUNJUKAN TEATER SEBAGAI EKSPRESI HAK SENI DAN BUDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945, 08 (PDF)
235 STUDI KOMPARASI SANKSI PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM, 08 (PDF)
236 PELAKSANAAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DENGAN PELAKU ANAK-ANAK OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) POLTABES SURAKARTA, 08 (PDF)
237 PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH ODITUR MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN ANGGOTA TNI ( STUDI KASUS DI ODITURAT MILITER II-11 YOGYAKARTA ), 08 (PDF)
238 TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ) 08 (PDF)
239 PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK KARTU KREDIT DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE, 08 (PDF)
240 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI ASSALAAM HIPERMARKET SOLO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN, 08 (PDF)
241 PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARAKEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG DI JALAN RAYA. ( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 08 (PDF)
242 KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR MENURUT KUHP DAN UU NO.14 TAHUN 1992 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 08 (PDF)
243 IMPLIKASI PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 9 TAHUN 2006 SETELAH RATIFIKASI TRAKTAT NON-PROLIFERASI SENJATA-SENJATA NUKLIR (NPT), 08 (PDF)
244 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PELAJAR SEKOLAH DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA SELATAN, 08 (PDF)
245 ANALISIS TERHADAP ELECTORAL THRESHOLD (ET) DAN PARLIAMENTARY THRESHOLD (PT) SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, 09 (PDF)
246 PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR BOYOLALI (STUDI IMPLEMENTASI PASAL 115 KUHAP), 08 (PDF)
247 PELAKSANAAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA SURAKARTA DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 08 (PDF)
248 PERUBAHAN KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENETAPAN AHLI WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA ( STUDI TENTANG PENETAPAN AHLI WARIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR: 22/PDT.P/2007/PA.SKA DAN NOMOR: 11/PPPHP/2004/PA.SKA), 08 (PDF)
249 PELAKSANAAN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 - 2006, 08 (PDF)
250 ANALISIS KREDIT SINDIKASI DITINJAU DARI HUKUM KONTRAK ( Studi Kasus di PT. BNI (Persero) Tbk ) 08 (PDF)
251 PENERAPAN DISSENTING OPINION DALAM PROSES PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA KORUPSI PENGADAAN HELIKOPTER DENGAN TERDAKWA IR. H. ABDULLAH PUTEH OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT, 08 (PDF)
252 PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA KUHAP DAN UNDANG-UNDANG KHUSUS DI INDONESIA, 08 (PDF)
253 PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) TERHADAP KINERJA KEPALA DESA DI DESA JIWOWETAN, KECAMATAN WEDI, KABUPATEN KLATEN, 08 (PDF)
254 DASAR PERTIMBANGAN HAKIM JAKARTA UTARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PRAPERADILAN TENTANG PERMOHONAN PENGHITUNGAN MASA PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA KEPABEAN DENGAN TERDAKWA NURDIN HALID, 08 (PDF)
255 ASPEK HUKUM HUBUNGAN ANTARA DOKTER DENGAN RUMAH SAKIT DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK DI RUMAH SAKIT DR. MOEWARDI SURAKARTA, 08 (PDF)
256 STUDI KOMPARASI TENTANG PENGATURAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW YOUR CUSTOMER) DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA DAN MALAYSIA, 08 (PDF)
257 PERANAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA), 06 (PDF)
258 ASAS PENDAFTARAN TANAH DALAM SERTIFIKASI MASSAL ATAS TANAH NEGARA MELALUI PROYEK OPERASIONAL NASIONAL AGRARIA (PRONA) DI KELURAHAN KETELAN SURAKARTA, 08 (PDF)
259 REALISASI TANGGUNG JAWAB PERDATA PENGANGKUT UDARA TERHADAP PENUMPANG PENERBANGAN DOMESTIK PADA PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO) 08 (PDF)
260 STUDI TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMJATUHKAN PENETAPAN PERMOHONAN PERKAWINAN BEDA AGAMA, 09 (PDF)
261 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Purwodadi), 08 (PDF)
262 PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA CAROK MASSAL DI WILAYAH HUKUM POLWIL MADURA, 08 (PDF)
263 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PT. INDATEX KARANGANYAR, 08 (PDF)
264 LEGALITAS KETERANGAN SAKSI YANG DIBACAKAN DI PERSIDANGAN DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, 08 (PDF)
265 PENGATURAN ASAS CONTANTE JUSTITIE (ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN) DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA, 08 (PDF)
266 TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08 (PDF)
267 STUDI PERBANDINGAN HUKUM HARTA KEKAYAAN PERKAWINAN DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM, 08 (PDF)
268 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG, 08 (PDF)
269 PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA ( Studi di desa Danupayan kecamatan Bulu kabupaten Temanggung ), 08 (PDF)
270 KAJIAN TENTANG PELAKSANAAN “SURAT PANGGILAN GHOIB” YANG DILAKUKAN OLEH PENGADILAN AGAMA KARANGANYAR, 08 (PDF)
271 TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN PENJUAL ( Studi pada Gabungan Pedagang Perantara Sepeda Motor Penumping Surakarta ), 08 (PDF)
272 PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN PAJAK REKLAME (Studi Kasus Di Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen), 08 (PDF)
273 PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES NGAWI) (PDF)
274 TANGGUNG JAWAB PERDATA PENULIS SURAT PEMBACA DALAM HAL MENIMBULKAN KERUGIAN PIHAK LAIN (Studi Kasus Perkara Nomor : 178/Pdt/G/2007/PN.JKT.UT), 09 (PDF)
275 KAJIAN YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA, 09 (PDF)
276 IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH BERSUBSIDI SECARA SYARIAH DI BANK TABUNGAN NEGARA KANTOR CABANG SYARIAH SURAKARTA, 09 (PDF)
277 PELAKSANAAN PENGAJUAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH II,08 (PDF)
278 KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK HOTEL UNTUK MENDUKUNG PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI SURAKARTA, 08 (PDF)
279 TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERKARA PENADAHAN MOBIL (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA), 09 (PDF)
280 TINJAUAN YURIDIS MENGENAI LARANGAN MENGIKUTI SELEKSI CPNS BAGI GURU DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI PPMI ASSALAAM SUKOHARJO, 09 (PDF)
281 PENGAMANAN PULAU-PULAU TERLUAR INDONESIA SEBAGAI UPAYA TEGAKNYA KEUTUHAN WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, 06 (PDF)
282 PENGATURAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PORNOGRAFI DI INTERNET (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA, 09 (PDF)
283 PENGGUNAAN LAYANAN PHONE BANKING BAGI NASABAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN, 06 (PDF)
284 ASPEK-ASPEK HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM PERJANJIAN KOTA BERSAUDARA (SISTER CITY) ANTARA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KOTA MONTANA REPUBLIK BULGARIA, 09 (PDF)
285 IMPLIKASI SISTEM PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DI INDONESIA, 09 (PDF)
286 TINJAUAN KONSEP BISNIS WARALABA (FRANCHISE) BERDASARKAN KETENTUAN HUKUM ISLAM, 09 (PDF)
287 KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KABEL TELEPON SEBAGAI SARANA FASILITAS UMUM (Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor: 187/Pid. B/2008/PN. Kray. di Pengadilan Negeri Karanganyar), 09 (PDF)
288 ANALISIS LEGALITAS TINDAKAN PENCABUTAN KEMBALI SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANPA MELALUI PROSES PRAPERADILAN (Suatu Studi di Pengadilan Negeri Denpasar), 09 (PDF)
289 PERAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM PENETAPAN PERATURAN DESA DI DESA GOGOL, KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO,06 (PDF)
290 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 09 (PDF)
291 ANALISIS PUTUSAN BEBAS HAKIM PENGADILAN NEGERI SURAKARTA DALAM PERKARA PELANGGARAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA ( STUDI PUTUSAN HAKIM NOMER : 368 / Pid. B / 2008 / PN Ska ), 09 (PDF)
292 PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KAMPUNG CLOLO KELURAHAN KADIPIRO OLEH KANTOR PERTANAHAN SURAKARTA, 09 (PDF)
293 PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,05 (PDF)
294 ANALISIS KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA, 09 (PDF)
295 KONSTRUKSI SOSIAL ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Kajian Psikologi Kejahatan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Sragen), 09 (PDF)
296 KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN DI PT BANK RAKYAT INDONESIA UNIT NGEMPLAK SURAKARTA, 09 (PDF)
297 IMPLEMETASI PASAL 144 KUHAP TENTANG PERUBAHAN SURAT DAKWAAN PASCA PELIMPAHAN BERKAS PERKARA KE PENGADILAN ( Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Sukoharjo ), 09 (PDF)
298 PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM MENGUNGKAP TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (PDF)
299 TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN KASASI KEJAKSAAN AGUNG RI TERHADAP PUTUSAN BEBAS PERKARA PELANGGARAN HAM DI ABEPURA PAPUA DENGAN TERDAKWA BRIGJEN POL.DRS. JOHNY WAINAL USMAN (PDF)
300 TINJAUAN TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO (PDF)
301 TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM APARAT KEPOLISIAN DI INDONESIA ( STUDI KASUS UMI MAKASAR ) (PDF)
302 STUDI TENTANG PERLAWANAN PEMBATALAN LELANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK TANGGUNGAN PADA PENGADILAN NEGERI SURAKARTA (PDF)
303 PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL (EXECUTORIAL BESLAG) OLEH PIHAK KETIGA DI PENGADILAN NEGERI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO) (PDF)
304 ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI NON-BUDGETTER (PDF)
305 BENTUK DAN SUSUNAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DITINJAU DARI TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,04 (PDF)
306 IMPLEMENTASI AGREEMENT ON TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES (PERSETUJUAN TENTANG KEBIJAKAN INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN PERDAGANGAN) OLEH PEMERINTAH INDONESIA (PDF)
307 PELAKSANAAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN PIHAK KETIGA TERHADAP DUGAAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO) (PDF)
308 PERANAN DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN KARANGANYAR (PDF)
309 PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA DALAM KUHP DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PDF)

http://skripsi-idtesis.blogspot.com/2010/08/skripsi-hukum-idtesis-soft-04skripsi.html


SEMOGA BERMANFAAT UNTUK KITA SEMUA
SALAM: BILLY GUSTAMA